Manila, 9 Oktober 2025 — Ketegangan di Laut China Selatan kembali meningkat setelah Filipina secara resmi mengajukan protes diplomatik keras dan dokumentasi baru ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dugaan pelanggaran wilayah perairan oleh kapal penjaga pantai dan milisi maritim China.
Langkah ini diambil menyusul serangkaian insiden di perairan yang diklaim oleh kedua negara dalam beberapa bulan terakhir, terutama di sekitar Second Thomas Shoal dan Scarborough Shoal.
- Tujuan Protes: Filipina mendesak PBB untuk meninjau kembali dan mendesak kepatuhan terhadap putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 di Den Haag, yang memenangkan klaim Filipina dan menolak klaim historis China atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan.
- Bukti Baru: Dokumen yang diserahkan Filipina mencakup bukti video dan data sonar yang menunjukkan adanya manuver berbahaya oleh kapal-kapal China, serta dugaan pembangunan struktur bawah laut baru di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.
Aksi Filipina ini segera mendapat perhatian dari negara-negara sekutu, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, yang menegaskan dukungan mereka terhadap kebebasan navigasi (freedom of navigation) di perairan internasional.
- Sikap China: Beijing dengan cepat menolak protes tersebut, menyebutnya sebagai “tindakan provokatif” dan menegaskan bahwa tindakan mereka di Laut China Selatan adalah murni kegiatan domestik di wilayah kedaulatan mereka.
- Ancaman Stabilitas Regional: Analis hukum internasional menilai langkah Filipina ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan moral dan politik global terhadap China. Namun, ini juga meningkatkan risiko konfrontasi langsung yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan dan keamanan di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
