Jokowi Boleh Kampanye-Memihak Menurut UU Pemilu, Siapakah yang Akan Diberikan Dukungan?

Jakarta, — Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 299 memberikan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan kampanye, termasuk memihak. Meskipun demikian, UU juga mengatur aturan ketat terkait penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Dengan adanya kewenangan tersebut, publik menantikan untuk mengetahui dukungan Presiden Joko Widodo pada pasangan calon nomor berapa.
UU Pemilu juga melarang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, seperti sarana mobilitas, gedung kantor, dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran daerah. Dalam konteks ini, Jokowi harus memastikan bahwa kampanye yang dilakukan mematuhi aturan dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam menyikapi hal ini, penting untuk mencermati bagaimana Presiden Jokowi akan mengambil sikap dan pada pasangan calon nomor berapa dukungan tersebut akan diberikan. Publik menantikan pengungkapan posisi dan dukungan Presiden dalam Pemilu mendatang, sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 299 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Begitu juga dengan pejabat negara lainnya yang memiliki status sebagai anggota partai politik. Selain itu, pejabat negara yang bukan anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye jika mereka adalah calon Presiden atau calon Wakil Presiden, anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.
Pasal 300 menekankan bahwa selama melaksanakan kampanye, Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasal 302 mengatur bahwa menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dapat diberikan cuti, dan cuti tersebut dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye.
Namun, Undang-Undang juga memiliki aturan yang melarang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Pasal 302 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara yang dimaksud melibatkan sarana mobilitas, gedung kantor, sarana perkantoran, radio daerah, dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Sebagai tambahan, aturan tersebut juga mengatur bahwa gedung atau fasilitas negara yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan penggunaan fasilitas negara yang dilarang.
Sehubungan dengan pertanyaan Anda mengenai kampanye Presiden Jokowi dan siapa yang akan dipihakinya, informasi tersebut tidak terdapat dalam kutipan yang Anda berikan. Oleh karena itu, tidak mungkin memberikan informasi lebih lanjut mengenai preferensi atau dukungan Jokowi dalam kampanye berdasarkan informasi yang ada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *