Jakarta, Hallaw.com — Perdebatan yang sedang berlangsung di Ma’had Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terkait dengan tuntutan dan penyelesaian masih terus ditangani oleh pihak berwenang. Calon Wakil Presiden, Mahfud MD, pernah menyatakan bahwa kasus ini memiliki unsur hukum pidana, dan dia berjanji untuk memantau proses hukum hingga tuntas.
Mahfud MD pada kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa aspek hukum pidana akan diberikan penanganan oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Dia menekankan bahwa tidak boleh ada perkara yang diambangkan dalam penegakan hukum, dan setiap laporan harus ditindaklanjuti tanpa hambatan.
Pada saat itu, Mahfud MD juga menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan batas waktu penyelesaian kasus pidana ini, tetapi negara berkomitmen untuk menemukan solusi cepat terhadap masalah ini. Dia menjelaskan bahwa tidak ada yang boleh menghalangi penerapan hukum pidana dalam situasi seperti ini, dan argumen seperti itu tidak boleh dibekingi.
Dalam konteks hukum pidana, tindakan mencampuri proses peradilan dikenal dengan istilah “obstruction of justice” atau obstruksi keadilan. Tindakan ini mencakup segala upaya yang menghambat penegakan hukum dan proses peradilan. Tindak pidana yang menghalangi peradilan dianggap sebagai penghalang keadilan dalam hukum pidana Indonesia.
Pasal 221 KUHP di Indonesia mengatur tentang perbuatan yang menghalangi proses hukum atau menghalangi keadilan. Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Tipikor) juga mengatasi tindak pidana menghalangi keadilan.
Tindak pidana ini mencakup berbagai perbuatan seperti menyembunyikan atau membantu seseorang yang telah melakukan tindak pidana agar tidak diperiksa atau dimasukkan ke dalam penjara. Seseorang yang bermaksud menyembunyikan, merintangi, atau mempersulit penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana juga dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini.
Dalam menghadapi situasi seperti ini, Mahfud MD menekankan bahwa presiden dan aparat penegak hukum harus bekerja sama dalam menjaga integritas penegakan hukum. Tidak boleh ada yang membekingi pelaku tindak pidana atau menghalangi proses hukum.
Kasus perdebatan di Ma’had Al-Zaytun masih dalam proses penyelesaian, dan pihak berwenang akan terus memantau perkembangan hukum dalam kasus ini.
