Muhammadiyah Mendorong Meritokrasi di Atas Politik Dinasti

Jakarta, Hallaw.com — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, dengan nada humor menyentuh isu politik dinasti yang menjadi pembicaraan hangat di Indonesia. Dengan candaan ringan, Abdul Mu’ti menyajikan sudut pandangnya tentang tiga cara seseorang bisa memperoleh jabatan kekuasaan. Ia menyebut bahwa seseorang bisa mendapatkan jabatan dengan cara membuang darah, mengorbankan lebih banyak darah, atau hanya mengandalkan hubungan keluarga.

Lebih serius, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya sistem meritokrasi dalam menentukan siapa yang memegang jabatan, daripada bergantung pada hubungan keluarga atau politik dinasti. Meritokrasi adalah prinsip yang menempatkan pencapaian, kualifikasi, dan kemampuan di atas hubungan keluarga atau nepotisme dalam penunjukan seseorang ke jabatan atau posisi.

PP Muhammadiyah mendukung sistem meritokrasi dan demokrasi sebagai sarana untuk memastikan individu dengan pencapaian, moral, dan kualitas menduduki posisi penting dalam kebijakan pemerintahan. Prinsip ini membantu mencegah politik dinasti atau penunjukan berdasarkan hubungan keluarga yang dapat mengganggu pemerintahan yang adil dan berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *