JAKARTA, 16 Oktober 2025 – Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menekankan bahwa posisi Direktur Utama (Dirut) BUMN tidak harus selalu diisi oleh Warga Negara Indonesia (WNI), melainkan harus mengutamakan kompetensi dan profesionalisme tingkat dunia.
Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk memperkuat BUMN di kancah global dan memastikan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut dikelola dengan standar manajemen internasional terbaik.
Tujuan dan Dasar Kebijakan
Keputusan ini didorong oleh beberapa pertimbangan utama untuk menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin ketat:
- Meningkatkan Daya Saing Global: Dengan merekrut pemimpin WNA yang berpengalaman di pasar internasional, BUMN diharapkan dapat mengadopsi praktik bisnis terbaik, inovasi teknologi, dan strategi ekspansi yang lebih agresif.
- Transfer of Knowledge dan Teknologi: Kehadiran direksi asing diharapkan memicu transfer pengetahuan ( transfer of knowledge) dan keahlian manajemen yang spesifik, terutama di sektor-sektor BUMN yang sangat teknis atau membutuhkan jaringan internasional kuat (misalnya energi terbarukan, digitalisasi, atau manufaktur canggih).
- Fokus pada Keahlian Khusus: Pengangkatan WNA akan difokuskan pada BUMN yang bergerak di sektor khusus dan membutuhkan keahlian yang langka di pasar domestik, memastikan bahwa BUMN dipimpin oleh talenta yang paling mumpuni di bidangnya.
Pengawasan dan Tantangan
Meskipun bertujuan positif, langkah ini diperkirakan akan memicu diskusi mengenai isu kedaulatan dan peluang bagi talenta lokal. Pemerintah bertekad untuk menjamin bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan pengawasan ketat:
- Regulasi Ketat: Kementerian BUMN harus menyiapkan regulasi yang memastikan bahwa kendali strategis dan pengambilan keputusan utama tetap selaras dengan kepentingan nasional dan tidak merugikan kedaulatan ekonomi negara.
- Talenta Lokal: Kebijakan ini juga menjadi tantangan bagi talenta WNI di BUMN untuk meningkatkan standar kompetensi mereka agar mampu bersaing dengan talenta global dan mengisi posisi kepemimpinan di masa mendatang.
Intinya, Presiden Prabowo menginginkan BUMN yang dipimpin oleh orang terbaik, terlepas dari paspornya, demi menciptakan BUMN yang efisien dan mampu memberikan keuntungan optimal bagi negara.
