Solo, Jawa Tengah — SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Solo, menyatakan menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditawarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai gantinya, sekolah ini memilih melanjutkan program dapur sehat yang sudah berjalan selama sekitar 10 tahun, dengan sistem pembayaran Rp 10.000 per porsi.
Latar Belakang Dapur Sehat
Sejak 2015, SD Muhammadiyah 1 Ketelan telah menerapkan kantin sehat dan dapur sekolah yang dikelola secara mandiri.
Sekolah melibatkan orang tua, guru, warga sekitar, serta pihak eksternal dalam pengadaan bahan pangan, pengelolaan kebersihan, gizi, hingga keamanan pangan.
Semua menu diumumkan tiap awal bulan kepada wali murid dan kepala sekolah.
Alasan Penolakan MBG
Keamanan & Kualitas Makanan
Wali murid menyatakan dapur sekolah sudah terbukti higienis dan gizi makanannya terjamin. Mereka khawatir program MBG bisa menimbulkan isu keracunan yang sudah pernah terjadi di beberapa daerah.Kemandirian & Kebiasaan Sekolah
Dapur sehat berjalan selama satu dekade dengan sistem prasmanan: anak-anak antre, membawa alat makan sendiri, bisa menambah jika masih lapar, dengan menu yang tak memakai pengawet.Perlunya Penyesuaian Kebijakan
Kepala sekolah menyebut bahwa bila MBG diterapkan, dapur sekolah harus berhenti produksi, yang berarti tenaga dan sistem yang sudah berjalan panjang bisa terdampak. Sekolah meminta agar diberikan waktu dan ruang agar dapur tetap beroperasi atau dikelola sendiri jika memungkinkan.
Sistem dan Biaya
Sekolah menetapkan tarif Rp 10.000 per porsi untuk makan siang dengan dapur sehat, termasuk untuk siswa, guru, dan pendamping kelas.
Dalam sehari dapur sehat bisa menyediakan sekitar 700 porsi, memasak mulai pagi, nasi sekitar 30 kg, sayuran dan lauk disediakan segar dan diambil sendiri oleh siswa di depan kelas.
Reaksi & Permohonan Sekolah
Sekolah dan wali murid bersedia jika kebijakan MBG ditunda untuk SD Muhammadiyah 1 Ketelan, terutama agar dapur sehat bisa tetap berjalan.
Kepala Sekolah, Sri Sayekti, menyatakan akan mendiskusikan dengan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Solo terkait status sekolah jika dijadikan SPPG (penyedia resmi MBG).
Catatan Isu MBG
Banyak kasus keracunan yang disorot publik terkait pelaksanaan MBG di daerah lain, yang memperkuat kekhawatiran wali murid.
Sekolah menyoroti bahwa kebijakan yang baik adalah yang mempertimbangkan konteks lokal, keamanan pangan, dan partisipasi orang tua.
Kesimpulan
SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo memilih jalan tengah: meskipun mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan gizi anak lewat MBG, mereka menilai bahwa program dapur sehat mandiri lebih sesuai dengan kondisi sekolah dan bisa lebih terkontrol secara kualitas dan keamanan. Sekolah meminta agar MBG tidak otomatis menggantikan dapur sehat tanpa kajian matang dan partisipasi orang tua, guru, dan pihak sekolah.
