Jakarta, Hallaw.com — Perkembangan politik menjelang Pemilihan Presiden 2024 semakin menarik perhatian publik, terutama dengan dukungan politik yang baru-baru ini diberikan oleh Yenny Wahid dan Barisan Kader (Barikade) Gus Dur kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Yenny Wahid, putri dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, mengungkapkan alasan di balik dukungannya terhadap Ganjar-Mahfud, termasuk kedekatan historis Mahfud dengan sosok presiden pertama dari kalangan ulama yang menjadi faktor penting dalam keputusannya.
Yenny Wahid menyatakan bahwa dukungan tersebut bukan semata-mata atas dasar hubungan keluarga atau kesukuan, melainkan lebih karena visi dan pemikiran yang dimiliki oleh pasangan Ganjar-Mahfud. Mereka dianggap sebagai calon pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan dan memajukan Indonesia.
Gus Dur, sebagai sosok ulama dan pemimpin yang memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia, memiliki pengaruh kuat dalam keputusan ini. Mahfud MD, yang sebelumnya merupakan mahasiswa Gus Dur, menyampaikan bahwa mereka memiliki sejarah yang kuat yang dimulai ketika Gus Dur mengundangnya untuk berbicara di depan mahasiswa NU.
Pertemuan itu menjadi momen bersejarah bagi Mahfud MD, karena pada saat itu ia merasa sebagai minoritas di kampus yang didominasi oleh kelompok non-Nahdlatul Ulama (NU). Gus Dur mengundangnya untuk memberikan pandangan dan pemikirannya di hadapan mahasiswa tersebut sebagai upaya untuk menunjukkan kepada kampus bahwa pemikiran dari kalangan NU juga sangat berharga.
Meskipun mereka tidak bertemu selama 17 tahun, Gus Dur tetap mengingat pertemuan tersebut. Mahfud MD mengenang kata-kata Gus Dur, “Lalu dia jawab, ‘dulu kan antum (kamu) yang menemani saya kalau ke Yogyakarta. Masak saya lupa’.” Dukungan Yenny Wahid dan Barikade Gus Dur kepada pasangan Ganjar-Mahfud menjadi sorotan karena merangkum nilai-nilai sejarah dan hubungan pribadi yang dalam dalam politik Indonesia.